Hukum 26 Apr 2016

Civitas Akademika Hukum Taja Konferensi Nasional

Mahasiswa dan Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Islam Riau (UIR) adakan Konferensi Nasional dengan tema “Perempuan Melawan Korupsi” di Aula Soeman HS dalam rangka peringati Hari Kartini yang jatuh pada 21 April kemarin serta milad Fakultas Hukum yang ke 54, Senin (25/4).

Dalam sambutannya, Detri Karya Rektor UIR mengatakan bahwa, kasus korupsi adalah masalah besar bagi Indonesia. Menurutnya perempuan sangat berpengaruh terhadap pemberatasan korupsi dan kebijakan dari pemimpin untuk melakukan korupsi. Oleh Karena itu, Civitas Akademika, Mahasiswa UIR dan kita yang hadir turut mendukung program anti korupsi yang dibentuk oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Detri juga berterimakasih pada Irjen Pol Basariah Panjaitan SH MH Wakil Ketua KPK, Prof Dr H Alaidin Koto MA Dosen Hukum UIR dan Hajjah Azlaini Agus SH MH Tokoh Masyarakat Melayu Riau, yang bersedia menjadi pemateri dalam acara konferensi tersebut. “Semoga kegiatan ini bisa menjadi bekal kita untuk melawan korupsi, dan dengan begitu Indonesia akan bebas korupsi.” Tutupnya.

Kepala Badan Inspektur Provinsi Riau  Drs. M Fajri yang mewakili Gubenur Riau dalam sambutannya mengatakan, bahwa ia sangat mendukung acara tersebut. Karena bisa membawa perubahan pada masyarakat untuk melawan korupsi. Pemberantasan korupsi menurutnya harus dilakukan dengan konfrehensif, melakukan pendidikan secara dini dan memberikan pemahaman terhadap keluarga serta masyarakat. “Semoga acara konferensi nasional ini bermanfaat bagi masyarakat dan negara,” ujarnya.

Irjen Pol Basaria Panjaitan SH MH, dalam materinya menyampaikan bahwa perempuan zaman sekarang selain diberikan kebebasan, juga harus turut serta meberantas korupsi. Ia juga utarakan, bahwa KPK memiliki program khusus untuk perempuan yang dibentuk dari hasil penelitian salah satu koran di Jogja. Yang mana hanya 4 % para ibu-ibu yang mengajarkan anaknya tentang kejujuran. “Anak-anak harus dilatih jujur sama ibunya di rumah, banyak juga istri yang marah ketika suami tidak memberikan uang lebih, maka dari itu KPK membuat gerakan anti korupsi yang digerakan oleh kaum perempuan,” terangnya.

Selain itu menurutnya, para perempuan sekarang juga sering melakukan korupsi. Ia ceritakan saat pertama kali duduk di KPK, pelaku operasi tangkap tangan yang ditanganinya ialah perempuan. “Itu juga jadi sebab gerakan anti korupsi pada wanita ini dibentuk, programnya yaitu Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK), bukan organisasi tetapi merupakan gerakan nasional saja,” terangnya.

Aldi Putra, Salah satu peserta konferensi asal Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas muhammadiyah Riau (Umri) mengatakan dengan adanya kegiatan ini kita sadar bahwa perempuan memiliki peran penting dalam memberantas korupsi saat ini.  “Saya mengutip pembicaraan dari pemateri Alaidin Koto, mengatakan bahwa perempuan adalah sebagai pembisik dalam artian dialah yang dapat mempengaruhi baik atau buruknya suatu pemimpin, baik dalam keluarga maupun dalam pemerintahan. Acara ini sangat bermanfaat bagi kaum perempuan, karena merekalah yang menjadi agen perubahan untuk menjadikan Indonesia bebas korupsi” tutur Aldi. 

 

[ Adm-UIR ]