HUKUM TATA NEGARA

TATA NEGARA

Status mata kuliah ini adalah mata kuliah Wajib Nasional, artinya di seluruh Perguruan Tinggi Hukum di Indonesia wajib diberikan mata kuliah ini. Mata kuliah ini memberikan pengetahuan, pengertian, dan pemahaman yang komprehensif tentang sistem ketatanegaraan Indonesia melalui pendekatan yuridis, sosiologis, politis, dan dogmatis, sehingga peserta dididik akan mudah mengenali dan dalam batas-batas tertentu mampu menganalisis berbagai fenomena dan peristiwa ketatanegaraan yang terjadi di Tanah Air, misalnya pemilu, kepartaian, lembaga-lembaga negara, perundang-undangan, sistem pemerintahan, dan sebagainya.
Pengertian Hukum Tata Negara.

  1. Yaitu Hukum yang mengatur tentang organisasi dari pada negara.
  2. Hukum tata negara merupakan salah satu dari hukum publik di Indonesia yang mengatur tentang kehidupan bernegara.
  3. Yaitu hukum yang mengatur tentang prinsip-prinsip dan norma-norma hukum yang tertuang secara tertulis dalam kenyataan (praktik kenegaraan).
Dari penjelasan diatas, dapat kita beri kesimpulan bahwa Hukum Tata Negara ialah: sebagai bidang ilmu hukum tersendiri yang membahas tentang struktur ketatanegaraan, hubungan antara kelembagaan negara, dan hubungan antara negara dengan warga negara. Dalam konnsep ini, Tata Negara berarti sistem pengaturan, penataan dan pengelolaan negara yang berisi ketentuan mengenai struktur kenegaraan dan substansi norma kenegaraan. Berikut ini ada beberapa Contoh Hukum Tata Negara yang ada di Indonesia:
  1. Undang-Undang Dasar (UUD 1945).
    Dalam Penjelasan umum di dalam UUD 1945 angka (I) dinyatakan bahwa: "Undang-undang Dasar suatu negara merupakan sebagian dari hukum dasar Negara. UUD merupakan hukum dasar yang tertulis, dan hukum tidak tertulis, dan merupakan aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan Negara.
  2. MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat), DPR (Dewan perwakilan rakyat, DPD (Dewan perwakilan).
    Ketiga lembaga ini merupakan lembaga negara perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara dan ketiga lembaga ini memiliki kewenangan yang berbeda-beda.
  3. Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan lain-lain.
    Pada Umumnya Sumber hukum tata negara di seluruh didunia sangatlah berbeda, dan Sumber hukum yang bermacam-macam pengetian, tergantung pada sudat mana kita melihatnya. Dengan demikian sebagai gambaran, berikut ini ada Pengertian sumber hukum menurut sudikno mertokusumo, yaitu:
    1. Merupakan sebagai asas hukum sebagai suatu yang merupakan permulaan hukum, misalnya kehendak tuhan, akal manusia, jiwa bangs, dan lain-lainnya
    2. Sebagai sumber hukum dimana kita dapat mengenal hukum seperti; dokumen, undang-undang, lontar, batu tertulis, dan sebagainya.
    3. Merupakan sebagai sumber berlakunya, dimana hukum ini akan memberi kekuatan berlaku secara formal kepada peraturan hukum.
    4. Merupakan Sebagai sumber terjadinya hukum atau sumber yang menimbulkan hukum.

HUKUM PERDATA

Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan dasar yang kuat bagi mahasiswa untuk mempelajari dan memahami tentang hubungan perdata yang terjadi dalam masyarakat, hal apa saja yang diatur oleh hukum mulai dari hukum perorangan, hukum keluarga, hukum kekayaan dan hukum waris yang semuanya ini merupakan dasar teoritis untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam praktek.
Pengertian Hukum Perdata
Hukum perdata merupakan hukum atau ketentuan yang mengatur kewajiban, hak-hak, dan kepentingan antar individu dalam masyarakat yang bersifat privat(tertutup).Hukum perdata biasa disebut dengan hukum privat.Hukum perdata fungsi nya untuk menangani kasus yang bersifat privat atau pribadi. contohnya seperti hukum tentang warisan, hukum tentang perceraian, hukum tentang pencemaran nama baik dan hukum perikatan.Hukum perdata memiliki tujuannya adalah untuk menyelesaikan konflik atau masalah yang terjadi diantara kedua belah pihak. Hukum perdata terjadi ketika seseorang mendapatkan suatu kasus yang bersifat privat (tertutup. Hukum perdata terjadi bila ketika suatu pihak melaporkan pihak lain yang terkait ke pihak yang berwajib atas suatu kasus yang hanya menyangkut kedua individu tersebut. Contoh hukum perdata

  1. Contoh Hukum Perdata Warisan
    Didalam suatu keluarga mempunyai harta benda yang akan diwariskan saat ketika ajal menjemput/meninggal, ayah merupakan kepala rumah tangga yang kelak akan mewariskan harta benda nya kepada anak-anak nya ketika meninggal kelak. dari keinginan itu pasti akan menuliskan sebuah surat wasiat warisan. Ketika sudah meninggal terjadi selisih paham ketika pembagian warisan terjadi lah selisih paham antara anak anak nya yang menerima warisan tersebut, dari situ lah berujung pelaporan salah satu anak tersebut melaporkan kepada pihak yang berwenang tentang perselisihan tentang warisan. contoh kasus tersebut salah satu kasus perdata tentang warisan.
  2. Contoh Hukum Perdata Perceraian
    Pasti anda sering mendengar/melihat kasus satu ini di berita di tv atau media koran, karna banyak pemberitaan kasus perceraian dikalangan artis. karna terjadinya perceraian didalam rumah tangga, dikarenakan saat terjadi sebuah permaslahan didalam sebuah rumah tangga yang tidak menemukan solusi atau titik terang, maka sebagai jalan keluar/ alternatif keputusan yang harus diambil ialah perceraian. Sebuah perceraian mungkin salah satu yang tidak boleh dilakukan didalam agama, karena perceraian tidak boleh dialam agama tapi berdampak tidak baik bagi anak-anak nya dimasa yang akan datang. tapi jika tetap tidak menemukan jalan keluar, pasti keputusan yang diambil bila tidak menemukan titik terang atau tidak mendapatkan solusi dengan melakukan perceraian. contoh kasus ini salah satu kasus perdata tentang perceraian.
  3. Contoh Kasus Perdata Pencemaran Nama Baik
    Kebanyakan kasus ini terjadi di dalam sosial media dikarenakan penulis di sosial media ini membuat berita yang tidak pantas/membuat orang terhina di tuliskan di sosial media, dari pemberitaan itu korban tidak terima, sehingga korban melaporkan si penulis berita tersebut ke pihak berwajib/pihak yang berwenang dengan tuduhan pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan didalam media sosial, contoh kasus ini masuk dalam kasus perdata tentang pencemaran nama baik.

HUKUM PIDANA

Merupakan dasar dalam mempelajari hukum pidana Indonesia. Materi yang dipelajari adalah pengertian hukum pidana, cara-cara menafsirkan Undang-undang hukum pidana, locus delicti, asas legalitas, strafbaarfeit, dolus-culpa, perbuatan melawan hukum, dasar-dasar yang meniadakan hukuman dan penuntutan, poging, deelneming, samenloop.
Pengertian Hukum Pidana
Sebelum membahas lebih lanjut mengenai seluk beluk hukum pidana, tentunya perlu dipahami terlebih dahulu mengenai apa itu hukum pidana. Dari beberapa ahli hukum memang belum memiliki kesamaan yang pasti akan pengertian hukum pidana. Salah satunya adalah Pompe yang menyatakan bahwa hukum pidana adalah semua aturan hukum yang menentukan terhadap tindakan apa yang seharusnya dijatuhkan pidana dan apa macam pidananya yang bersesuaian. Sedangkan DR. WIRJONO PRODJODIKORO, S. H. juga berpendapat mengenai Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Berbeda halnya dengan SATCHID KARTANEGARA : Hukum pidana adalah sejumlah peraturan- peraturan yang merupakan bagian dari hukum positif yang mengandung larangan-larangan dan keharusan-keharusan yang ditentukan oleh negara atau kekuasaan lain yang berwenang untuk menentukan peraturan-peraturan pidana, larangan atau keharusan mana disertai ancaman pidana dan apabila hal ini dilanggar timbullah hak negara untuk melakukan tuntutan, menjalankan pidana dan melaksanakan pidana. Pengertian hukum pidana merupakan sebuah peraturan yang mengatur berbagai macam perbuatan yang dilakukan manusia, dimana bagi yang melanggarnya akan mendapatkan sanksi ataupun hukuman. Di sisi lain hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara sebagai dasar untuk menentukan perbuatan mana yang dilarang dengan disertai sanksi bagi yang melanggarnya, menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar dapat dikenai pidana serta menentukan bagaimana pemberian pidana tersebut dilakukan.
Tujuan Hukum Pidana
Tentunya dengan diberlakukan Hukum Pidana pastinya terdapat tujuan. Dimana tujuannya adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan (individu) atau hak-hak asasi manusia dan masyarakat, serta negara. Di Indonesia (yang mengalami penjajahan oleh bangsa asing berkali- kali) setelah merdeka, sudah seharusnya bila hukum pidana Indonesia (bukan hukum pidana di Indonesia) disusun dan dirumuskan sedemikian rupa, agar semua kepentingan negara, masyarakat dan individu sebagai warga negara dapat diayomi dalam keseimbangan yang serasi berdasarkan pancasila. Dengan demikian tujuan hukum Pidana Indonesia adalah pengayoman semua kepentingan secara serasi. Di sisi lain berdasarkan Prof. Moeljatno, S.H. terdapat dua tujuan Hukum Pidana yaitu: Mempertahankan Civil Morality (standart moral masyarakat) yang didasarkan pada kesalahan. Mempertahankan “Standart Social Utility” dalam arti kemanfaatan Hukum pidana bagi masyarakat. Hal ini tampak dalam perkembangan Hukum Pidana dimana subyek Hukum pidana/pelakunya selain manusia, termasuk korporasi/badan hukum Sedangkan menurut Prof. Dr. Wirjono projodikoro S. H. tujuan hukum Pidana diberlakukan adalah: Untuk menakut – nakuti orang agar jangan sampai melakukan kejahatan, baik secara menakut – nakuti orang banyak maupun menakut – menakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan, agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi. Untuk mendidik atau memperbaiki orang – orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan, agar menjadi orang yang baik tabiatnya.
Contoh Hukum Pidana
Jika ditinjau dari jenisnya terdapat 11 jenis tindak pidana, diantaranya adalah: Delik Kejahatan dan Delik Pelanggaran, Delik Materiel dan Delik Formil, Delik Commisionis, Delik Ommisionis, dan Delik Commisionis per, ommisionis commissa., Delik Dolus & Delik Culpa, Delik Aduan, Delik Ekonomi, Kejahatan Ringan, Delik Berkualifikasi & Delik Bersahaja, Delik Politik, Delik – delik perkembangan tindak pidana dan International Crime. Sedangkan contoh hukum pidana merupakan perbuatan yang dilarang dalam UU ataupun uud, diantarnya adalah: pelaku perbuatan pembunuhan, pelaku perbuatan pemerkosaan, Pelaku perbuatan Mencuri/merampok, Pelaku perbuatan korupsi, Pelaku perbuatan penganiyaan dam Pelaku perbuatan penipuan.

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Menjelaskan pengertian-pengertian dasar Hukum Administrasi Negara, fungsi Hukum Administrasi Negara pada pemerintahan pusat, pemerintahan di daerah dan pemerintahan desa/kelurahan serta pelbagai instrumen yang digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan. Selanjutnya mahasiswa juga mendapat materi tentang prosedur tindak pemerintahan, cara-cara penegakan hukum dalam Hukum Administrasi Negara, perlindungan hukum dalam hubungannya dengan tugas pemerintah.
Pengertian Administrasi Negara
Administrasi Negara atau administrasi publik yaitu serangkaian aktivitas yang dilaksanakan oleh aparatur negara atau pemerintah untuk tercapainya tujuan negara dengan efisien. Secara sederhana, definisi administrasi publik merupakan ilmu yang mempelajari tentang bagaimana pengelolaan suatu organisasi publik Pengertian lain dari administrasi negara atau administrasi publik adalah suatu bahasan ilmu sosial yang mempelajari tiga elemen penting kehidupan bernegara yang mencakup lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif dan juga seluruh hal yang berhubungan dengan publik yang cakupannya kebijakan publik, manajemen publik, administrasi pembangunan, tujuan negara dan etika yang mengatur penyelenggaraan negara.
Tujuan Administrasi Negara
Tujuan administrasi negara bergantung terhadap tujuan negara itu sendiri. Dan tujuan dari suatu negara sesuai dengan falsafah negaranya. Tujuan administrasi negara didalam negara yang berdemokrasi yaitu untuk mencapai tujuan negara yang sudah ditetapkan oleh rakyat, yakni untuk mempertahankan keamanan, menyelenggarakan kesejahteraan, mewujudkan kemerdekaan dan ketertiban serta menegakkan keadilan dari pada rakyat, atau dengan kata lain untuk mewujudkan kehidupan yang baik untuk rakyat. Sehingga tugas administrasi negara adalah untuk memberikan pelayanan yang baik kepada kepentingan rakya atau untuk mengabdi terhadap keinginan rakyat. Supaya penyelenggaraan administrasi negara dapat dirasakan untuk kepentingan rakyat, maka didalam administrasi negara dibutuhkan adanya:

  • Social Participation: Yakni rakyat ikut serta didalam administrasi negara.
  • Social Responsibility: Yakni pertanggung jawaban dari administrator negara kepada rakyat.
  • Social Support: Adalah dukungan dari rakyat terhadap administrasi negara
  • Social Control: Adalah adanya pengawasan dari rakyat terhadap aktivitas dan tindakan administrasi negara.
Untuk sebab itu dalam negara demokrasi administrasi negara didalam usahanya meraih tujuan negara yang sudah ditetapkan bersifat demokratis juga atau disebut dengan democratic administration atau demokratic management atau open management.
Ciri-Ciri Administrasi Negara
Ciri-ciri dari administrasi negara adalah sebagai berikut:
  1. Administrasi Negara adalah suatu aktivitas yang tidak dapat dihindari (Unavoidable), titik tekan yang mendasar di administrasi negara adalah dalam hubungannya antara negara dan masyarakat sifatnya pasti, tidak sama dengan hubungan masyarakat dengan institusi privat (swasta) yang sifatnya temporary (sewaktu-waktu)
  2. Administrasi Negara mempunyai prioritas, administrasi negara mempunyai tanggung jawab moral dalam mensejahterakan masyarakat. Untuk itu administrasi negara mempunyai prioritas dalam memberikan arahan ataupun pelayanan
  3. Administrasi Negara mempunyai monopoli untuk memakai wewenang dan kekuasaan. Negara berwenang untuk memaksa keinginan pada masyarakat untuk bisa tercipta kepatuhan terhadap hukum. Kekuasaan untuk melakukan paksaan dipahami sebagai coercive power. Administrasi Negara juga adalah perwujudan hal tersebut dan diwujudkan dalam lembaga negara seperti kepolisian, kehakiman, dan lain-lain
  4. Administrasi Negara mempunyai ukuran yang tidak ada batasnya. Lingkungan masyarakat dalam negara yang mencakup batasan teritorial suatu negara, maka disana terdapat administrasi negara.
  5. Top Management Administrasi Negara sifatnya Politis. Birokrasi yaitu suatu organisasi publik yang dipimpin pejabat pilihan publik dan sifatnya non karier, para pejabat tersebut dipilih dengan periode waktu tertentu.
  6. Pelaksanaan administrasi negara relatif sulit untuk diukur. Administrasi negara adalah institusi publik yang mempunyai tujuan melayani masyarakat. Dalam hal ini bisa dipahami, tujuan administrasi negara adalah untuk mencapai perdamaian dan peningkatan kualitas hidup pada seluruh tatanan negara. Karena mempunyai tingkat kompleksitas yang tinggi dan tujuan tersebut sifatnya politis serta multitafsir maka administrasi negara mejadi relatif sulit diukur.
Ruang Lingkup Administrasi Negara
Ada beberapa ruang lingkup administrasi suatu negara, menurut Nikolaor Henry (1995) ada beberapa ruang lingkup, yaitu:
  1. Organisasi publik yang memiliki prinsip suatu model organisasi dan perilaku birokrasi.
  2. Management publik. Dalam management publik cakupannya ilmu dan sistem manajemen, anggaran publik, evaluasi program, produktifitas dan lain-lain.
  3. Implementasi. Hal ini memiliki arti berkaitan pendekatan untuk kebijakan publik dan implementasi dari kebijakan tersebut, administrasi pemerintah, privatisasi dan etika birokrasi.
Contoh Administrasi Negara
Contoh administrasi negara adalah sebagai berikut, diantaranya:
  1. Aturan reshufle kabinet yang dilakukan oleh Presiden
  2. Aturan tentang pembentukan badan dan komisi-komisi pemerintahan
  3. Tata cara memberi pelayanan terhadap masyarakat

HUKUM INTERNASIONAL

Mata kuliah hukum internasional akan membahas mengenai sumber, subjek, dan sistem hukum internasional.
PENGERTIAN HUKUM
Hukum adalah suatu sistem yang dibuat manusia untuk membatasi tingkah laku manusia agar tingkah laku manusia dapat terkontrol , hukum adalah aspek terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan, Hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu setiap masyarat berhak untuk mendapat pembelaan didepan hukum sehingga dapat di artikan bahwa hukum adalah peraturan atau ketentuan-ketentuan tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sangsi bagi pelanggarnya.
TUJUAN HUKUM
Tujuan hukum mempunyai sifat universal seperti ketertiban, ketenteraman, kedamaian, kesejahteraan dan kebahagiaan dalam tata kehidupan bermasyarakat. Dengan adanya hukum maka tiap perkara dapat di selesaikan melaui proses pengadilan dengan prantara hakim berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku,selain itu Hukum bertujuan untuk menjaga dan mencegah agar setiap orang tidak dapat menjadi hakim atas dirinya sendiri.
JENIS-JENIS HUKUM DI INDONESIA
Hukum secara umum dapat dibagi menjadi dua, yaitu Hukum Publik dan Hukum Privat. Hukum pidana merupakan hukum publik, artinya bahwa Hukum pidana mengatur hubungan antara para individu dengan masyarakat serta hanya diterapkan bilamana masyarakat itu benar-benar memerlukan. Van Hamel antara lain menyatakan bahwa Hukum Pidana telah berkembang menjadi Hukum Publik, dimana pelaksanaannya sepenuhnya berada di dalam tangan negara, dengan sedikit pengecualian. Pengeualiannya adalah terhadap delik-delik aduan (klacht-delicht). Yang memerlukan adanya suatu pengaduan (klacht) terlebih dahulu dari pihak yang dirugikan agar negara dapat menerapkannya. Maka Hukum Pidana pada saat sekarang melihat kepentingan khusus para individu bukanlah masalah utama, dengan perkataan laintitik berat Hukum Pidana ialah kepentingan umum/masyarakat. Hubungan antara si tersalah dengan korban bukanlah hubungan antara yang dirugikan dengan yang merugikan sebagaimana dalam Hukum Perdata, namun hubungan itu ialah antara orang yang bersalah dengan Pemerintah yang bertugas menjamin kepentingan umum atau kepentingan masyarakat sebagaimana ciri dari Hukum Publik. Contoh Hukum Privat (Hukum Sipil)

  • Hukum sipil dalam arti luas (Hukum perdata dan hukum dagang)
  • Hukum sipil dalam arti sempit (Hukum perdata saja)
  • Dalam bahasa asing diartikan :
    1. Hukum sipil : Privatatrecht atau Civilrecht
    2. Hukum perdata : Burgerlijkerecht
    3. Hukum dagang : Handelsrecht
Contoh hukum Hukum Publik
  • Hukum Tata Negara
    Yaitu mengatur bentuk dan susunan suatu negara serta hubungan kekuasaan anatara lat-alat perlengkapan negara satu sama lain dan hubungan pemerintah pusat dengan daerah (pemda)
  • Hukum Administrasi Negara (Hukum Tata Usaha Negara),
    mengatur cara menjalankan tugas (hak dan kewajiban) dari kekuasaan alat perlengkapan negara;
  • Hukum Pidana,
    mengatur perbuatan yang dilarang dan memberikan pidana kepada siapa saja yang melanggar dan mengatur bagaimana cara mengajukan perkara ke muka pengadilan (pidana dilmaksud disini termasuk hukum acaranya juga). Paul Schlten dan Logemann menganggap hukum pidana bukan hukum publik.
  • Hukum Internasional (Perdata dan Publik)
    1. Hukum perdata Internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antara warga negara suatu bangsa dengan warga negara dari negara lain dalam hubungan internasional.
    2. Hukum Publik Internasional, mengatur hubungan anatara negara yang satu dengan negara yang lain dalam hubungan Internasional.
Macam-macam Pembagian Hukum
  1. Menurut sumbernya :
    • Hukum undang-undang, yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan perundangan.
    • Hukum adat, yaitu hukum yang terletak dalam peraturan-peraturan kebiasaan.
    • Hukum traktat, yaitu hukum yang ditetapkan oleh Negara-negara suatu dalam perjanjian Negara.
    • Hukum jurisprudensi, yaitu hukum yang terbentuk karena putusan hakim.
    • Hukum doktrin, yaitu hukum yang terbentuk dari pendapat seseorang atau beberapa orang sarjana hukum yang terkenal dalam ilmu pengetahuan hukum.
  2. Menurut bentuknya :
    • Hukum tertulis, yaitu hukum yang dicantumkan pada berbagai perundangan
    • Hukum tidak tertulis (hukum kebiasaan), yaitu hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat, tapi tidak tertulis, namun berlakunya ditaati seperti suatu peraturan perundangan.
  3. Menurut tempat berlakunya :
    • Hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku dalam suatu Negara.
    • Hukum internasional, yaitu yang mengatur hubungan hubungan hukum dalam dunia internasional.
  4. Menurut waktu berlakunya :
    • Ius constitutum (hukum positif), yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu.
    • Ius constituendum, yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada masa yang akan datang.
    • Hukum asasi (hukum alam), yaitu hukum yang berlaku dimana-mana dalam segala waktu dan untuk segala bangsa di dunia.
  5. Menurut cara mempertahankannya :
    • Hukum material, yaitu hukum yang memuat peraturan yang mengatur kepentingan dan hubungan yang berwujud perintah-perintah dan larangan.
    • Hukum formal, yaitu hukum yang memuat peraturan yang mengatur tentang bagaimana cara melaksanakan hukum material
  6. Menurut sifatnya :
    • Hukum yang memaksa, yaitu hukum yang dalam keadaan bagaimanapun mempunyai paksaan mutlak.
    • Hukum yang mengatur, yaitu hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri.
  7. Menurut wujudnya :
    • Hukum obyektif, yaitu hukum dalam suatu Negara berlaku umum.
    • Hukum subyektif, yaitu hukum yang timbul dari hukum obyektif dan berlaku pada orang tertentu atau lebih. Disebut juga hak.
  8. Menurut isinya :
    • Hukum privat, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan yang lain dengan menitik beratkan pada kepentingan perseorangan.
    • Hukum publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara Negara dengan alat kelengkapannya ata hubungan antara Negara dengan warganegara.

HUKUM BISNIS

Hukum Bisnis Terdapat beberapa pengertian hukum bisnis menurut beberapa ahli diantaranya :

  1. Hughes dan Kapoor
    Suatu kegiatan usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.
  2. Brown dan Petrello
    Bisnis atau suatu lembaga yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat.
  3. Munir Fuady Suatu perangkat atau kaidah hukum termasuk upaya penegakannya yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan urusan atau kegiatan dagang, industri atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa dengan menempatkan uang dari para enterpreneur dalam risiko tertentu dengan usaha tertentu dengan motif untuk mendapatkan keuntungan.
  4. Dr. Johannes Ibrahim, SH, M.Hum
    Seperangkat kaidah hukum yang diadakan untuk mengatur serta menyelesaikan berbagai persoalan yang timbul dalam aktivitas antar manusia, khususnya dalam bidang perdagangan.
Sedangkan secara umum pengertian hukum bisnis adalah seperangkat kaidah hukum yang diadakan untuk mengatur serta menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul dalam aktivitas antar manusia khususnya dalam bidang bisnis. Hukum bisnis merupakan peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur lalu lintas kegiatan ekonomi agar tercipta keamanan dan ketertiban serta keseimbangan dalam bidang ekonomi khususnya dalam hal bisnis Indonesia. Apabila kaidah hukum dalam bidang bisnis ini dilanggar, maka akan diberikan sanksi yang tegas.
Sumber Hukum Bisnis
Sumber hukum bisnis yang utama / pokok adalah Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata yaitu :
  1. Asas kontrak (perjanjian) itu sendiri yang menjadi sumber hukum utama, dimana masing-masing pihak terikat untuk tunduk kepada kontrak yang telah disepakati (kontrak yg dibuat diberlakukan sama dengan Undang-undang).
  2. Asas kebebasan berkontrak, dimana para pihak bebas untuk membuat dan menentukan isi dari kontrak yang mereka sepakati.
Secara umum sumber hukum bisnis (sumber hukum perundangan) adalah :
  1. Hukum Perdata (KUHPerdata) Misalnya hukum perjanjian (kontrak), hak-hak kebendaan, sebagai sumber terjadinya bisnis.
  2. Hukum Dagang (KUHDagang) Misalnya kewajiban pembukuan, perusahaan persekutuan (Firma, CV), asuransi, pengangkutan, surat berharga, pedagang perantara, keagenan/distributor, dll).
  3. Hukum Publik (Pidana Ekonomi/KUHPidana) Misalnya kejahatan-kejahatan di bidang ekonomi/bisnis seperti penyeludupan, illegal logging, korupsi, dll
  4. Peraturan Perundang-undangan diluar KUHPerdata, KUHPidana, KUHDagang
  5. Misalnya kepailitan, perlindungan konsumen, anti monopoli/persaingan tidak sehat, penanaman modal (PMA/PMDN), pasar modal (go public), Perseroan Terbatas, likuidasi, akuisisi, merger, pembiayaan, hak kekayaan intelektual (cipta, merek, paten), penyelesaian sengketa bisnis atau arbitrase, perdagangan intenasional (WTO).
Menurut Munir Fuady, sumber-sumber hukum bisnis adalah :
  1. Perundang-undangan, yaitu peraturan hukum yang berlaku, seperti: Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan lain sebagainya.
  2. Perjanjian, yaitu kesepakatan yang dibuat oleh para pihak dalam transaksi bisnis. Ada juga pendapat yang menyatakan bahwa perjanjian atau kontrak berlaku sebagai Undang-Undang terhadap para pihak yang membuatnya.
  3. Traktat, yaitu ketentuan dalam hubungan dan hukum internasional, baik berupa kesepakatan antara para pemimpin negara di dunia, peraturan dalam hukum internasional, pedoman yang dibuat oleh lembaga-lembaga dunia, dan lain sebagainya yang diberlakukan di Indonesia.
  4. Yurisprudensi, yaitu keputusan hukum yang biasanya menjadi pedoman dalam merumuskan atau menjadi pertimbangan dalam penyusunan peraturan atau keputusan hukum berikutnya.
  5. Kebiasaan, yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh pelaku bisnis pada umumnya.
  6. Pendapat sarjana hukum (doktrin), yaitu yaitu pendapat pakar atau ahli hukum yang berkaitan dengan hukum bisnis. Doktrin biasa pula disebut dengan pendapat para sarjana hukum.
Dalam hukum bisnis Indonesia terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan bagi transaksi bisnis. Peraturan perundang-undangan yakni antara lain :
  1. Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perikatan
  2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
  3. UU No. 7 Tahun 1987 Tentang Hak Cipta
  4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 sebagaimana telah dubah menjadi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
  7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
  8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten
  9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek
  10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
  11. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
  12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
  13. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
  14. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
  15. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Ruang Lingkup Bisnis
Mengingat hukum bisnis Indonesia lahir untuk mengatur, mengawasi, melindungi kegiatan ekonomi, maka ruang lingkup hukum bisnis juga berkaitan dengan kegiatan-kegiatan tersebut. Hampir setiap sendi kegiatan bisnis di Indonesia sudah tersentuh oleh hukum bisnis. Keberadaan hukum bisnis saat ini, telah berhasil mengisi ruang kosong pada kegiatan bisnis.
  1. Kontrak Bisnis
    Suatu perjanjian dalam bentuk tertulis dimana substansi yang disetujui oleh para pihak yang terikat didalamnya bermuatan bisnis. Adapun bisnis adalah tindakan-tindakan yang mempunyai nilai komersial. Dengan demkian kontrak bisnis adalah perjanjian tertulis antara dua lebih pihak yang mempunyai nilai komersial. Dalam pengertian yang demikian kontrak bisnis harus dibedakan dengan suatu kontrak kawin atau perjanjian kawin.
    Kontrak Bisnis dapat dibagi menjadi empat bagian apabila dilihat dari segi pembuktian.
    1. Kontrak Bisnis yang dibuat dibawah tangan dimana para pihak menandatangani sebuah Kontrak Bisnis diatas materai.
    2. Kontrak Bisnis yang didaftarkan oleh notaris.
    3. Kontrak Bisnis yang dilegalisasikan didepan notaris.
    4. Kontrak Bisnis yang dibuat dihadapannotaries dan dituangkan dalam bentuk akta notaries.
    Walaupun ada perbedaan dari segi pembuktian namun demikian hal tersebut tidak mempengaruhi keabsahan isi dari apa yang diperjanjikan oleh para pihak.
  2. Bentuk-Bentuk Badan Usaha
    Badan Usaha adalah kesatuan yuridis (hukum), teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan. Badan Usaha seringkali disamakan dengan perusahaan, walaupun pada kenyataannya berbeda. Perbedaan utamanya, Badan Usaha adalah lembaga sementara perusahaan adalah tempat dimana Badan Usaha itu mengelola faktor-faktor produksi. Bentuk-bentuk badan usaha di Indonesia adalah Koperasi, BUMN (Badan Usaha Milik Negara), Perjan, Perum dan Persero
  3. Jual beli
  4. Perusahaan go public dan pasar modal
  5. Penanaman modal asing
  6. Kepailitan dan likuidasi perusahaan
  7. Marger dan akusis
  8. Perkreditan dan pembiayaan
  9. Jaminan hutang
  10. Perburuhan
  11. Hak kekayaan intelektuan (HAKI)
  12. Anti monopoli
  13. Perlindungan konsumen
  14. Keagenan dan distribusi
  15. Transaksi derivatif dan margin trading
  16. Internet dan e-commerce
  17. Asuransi
  18. Lisensi
  19. Franchise
Fungsi Hukum Bisnis
  1. Sebagai sumber informasi yang berguna bagi praktisi bisnis
  2. Untuk memahami hak-hak dan kewajibannya dalam praktik bisnis
  3. Agar terwujud watak dan perilaku aktivitas dibidang bisnis yang berkeadilan, wajar, sehat dan dinamis (yang dijamin oleh kepastian hukum).
Dengan saling mentaati hukum bisnis, maka akan menghindarkan para pelaku bisnis dari berbagai persoalan sekaligus membuat kegiatan bisnis menjadi aman dan terlindungi. Sehingga tidak ada alasan bagi para pelaku bisnis untuk melakukan pelanggaran. Urgensi Hukum Bisnis
Adapun beberapa poin yang menjadi alasan utama mengapa hukum sangat dibutuhkan bagi dunia usaha adalah sebagai berikut :
  1. Para pihak yang terlibat dalam perjanjian bisnis membutuhkan sebuah kepastian dan keadilan dalam posisinya sebagai pihak. Kepastian dan keadilan ini dapat ia rasakan jika hukum benar-benar ditegakkan.
  2. Jika pun dalam kontrak atau perjanjian bisnis tersebut ada salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka dimungkinkan adanya upaya hukum.
  3. Sebelum para pihak duduk bersama dan membuat perjanjian, hukum telah membuat platform, tentang apa yang boleh dan tidak boleh diperjanjikan, serta mengenai apa yang benar dan salah di mata hukum. Sehingga perjanjian bisnis tidak dapat bertujuan negatif dan merugikan berbagai pihak.
Cara Menjalankan Bisnis Sesuai Dengan Ketentuan Hukum Bisnis
Adapun bagaiman cara pelaku bisnis menjalankan usaha sesuai dengan ketentuan hukum bisnis yakni :
  1. Mengetahui secara pasti dan memahami peraturan-peraturan yang mengatur bidang bisnis yang digeluti
  2. Memiliki itikad baik, tekad dan tanggung jawab yang membimbing anda untuk mencapai kesuksesan bisnis
  3. Melakukan sosialisasi atau pelatihan kepada para karyawan tentang hukum yang mengatur hal yang terkait dengan bidang usahanya
  4. Meningkatkan sistem pengawasan sehingga dapat mencegah terjadi pelanggaran yang terkait dengan hukum bisnis
  5. Memiliki batuan hukum seperti, pengacara dan notaris guna membantu dalam meringankan hukuman apabila telah terjadi pelanggaran terhadap hukum bisnis
  6. Menetepkan standart yang tinggi ketika memilih rekan kerja, pilihlah rekan kerja yang kinerja dan ketaatannya pada hukum bisnis sudah teruji. Hal ini dapat menjadi langkah pencegah anda terseret dalam tindak pelanggaran hukum yang mungkin dilakukan oleh rekan bisnis.