Program Kekhususan
Bidang Kajian Utama
Hukum Administrasi Negara
Mengkaji hubungan hukum antara negara dan warga negara dalam penyelenggaraan pemerintahan — meliputi perizinan, pengadaan barang/jasa, keuangan negara, dan aparatur sipil negara.
Bidang Kajian Utama Hukum Administrasi Negara
Bidang Kajian Utama Hukum Administrasi Negara (HAN) adalah salah satu program kekhususan unggulan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Bidang ini merupakan cabang ilmu hukum yang mempelajari kegiatan administrasi suatu negara, khususnya hubungan hukum antara pemerintah dan warga negara dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Hukum Administrasi Negara mengkaji secara mendalam instrumen-instrumen hukum yang digunakan oleh pemerintah dalam menjalankan fungsinya, mulai dari penerbitan perizinan, pengelolaan keuangan negara, pengadaan barang dan jasa, hingga pengaturan aparatur sipil negara yang menjadi tulang punggung birokrasi Indonesia.
Mahasiswa yang memilih bidang kajian ini akan dibekali kemampuan analitis dan praktis untuk memahami mekanisme kerja hukum dalam lingkup pemerintahan — menjadikannya tenaga hukum yang kompeten dan siap berkontribusi di lembaga pemerintah, DPRD, Mahkamah Agung (PTUN), maupun sektor swasta yang bersinggungan dengan regulasi pemerintah.
Kompetensi Utama
- Mampu menganalisis kebijakan dan tindakan hukum pemerintah
- Menguasai hukum pengadaan barang dan jasa pemerintah
- Memahami sistem perizinan dan regulasi usaha
- Mengkaji hukum keuangan negara dan perbendaharaan
- Terampil dalam perancangan kebijakan publik dan peraturan perundang-undangan
- Memahami hukum aparatur sipil negara dan reformasi birokrasi
Kepala Bidang Kajian Utama
Hukum Administrasi Negara
Matakuliah Bidang Kajian Utama Hukum Administrasi Negara
Berikut adalah daftar matakuliah yang dapat diambil mahasiswa pada Bidang Kajian Utama Hukum Administrasi Negara berdasarkan Kurikulum 2025 Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UIR. Program ini terdiri dari matakuliah wajib kekhususan dan matakuliah pilihan bebas yang ditempuh pada Semester VII.
Matakuliah Pilihan Kekhususan Wajib – Hukum Administrasi Negara
Semester VII • Ambil Semua 4 MK| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Semester |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SIH2547184 | Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah | 2 | VII |
| 2 | SIH2547185 | Hukum Perizinan | 2 | VII |
| 3 | SIH2547186 | Hukum Keuangan Negara | 2 | VII |
| 4 | SIH2547187 | Hukum Aparatur Sipil Negara | 2 | VII |
| Jumlah SKS Wajib Kekhususan | 8 | |||
Matakuliah Pilihan Bebas – Hukum Administrasi Negara
Semester VII • Pilih 2 dari 3 MK| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Semester |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SIH2547288 | Hukum Kebijakan Publik | 2 | VII |
| 2 | SIH2547289 | Hukum Perbendaharaan Negara | 2 | VII |
| 3 | SIH2547290 | Hukum Rencana Strategis Pemerintah | 2 | VII |
| Jumlah SKS (Pilih 2 MK) | 4 | |||
MK Pendukung HAN – Program Wajib (Sem. III–V)
Ambil Semua| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Semester |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SIH2543119 | Hukum Administrasi Negara | 3 | III |
| 2 | SIH2544127 | Hukum Pajak | 2 | IV |
| 3 | SIH2544128 | Hukum Lingkungan | 2 | IV |
| 4 | SIH2544129 | Hukum Pemerintahan dan Otonomi Daerah | 2 | IV |
| 5 | SIH2545139 | Teknik Pembuatan Undang-Undang | 2 | V |
| 6 | SIH2545143 | Hukum Acara PTUN | 2 | V |
| Total SKS MK Pendukung HAN | 13 | |||
Dosen Bidang Kajian Utama Hukum Administrasi Negara
Didukung oleh dosen-dosen berpengalaman dengan keahlian di berbagai bidang hukum administrasi dan pemerintahan.
Perjalanan Bidang Kajian Utama Hukum Administrasi Negara
Rekam jejak perkembangan Bidang Kajian Utama Hukum Administrasi Negara di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dari masa ke masa.
Informasi Bidang Kajian Utama Hukum Administrasi Negara
Prospek Karier
Lulusan bidang kajian Hukum Administrasi Negara memiliki peluang karier luas di sektor pemerintahan dan hukum publik:
- Pegawai Negeri Sipil / ASN (Kementerian/Lembaga)
- Hakim Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)
- Analis Kebijakan Publik & Perancang Peraturan
- Konsultan Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah
- Advokat & Konsultan Hukum Pemerintahan
- Akademisi / Peneliti Hukum Administrasi
Akreditasi & Pengakuan
Program Studi Ilmu Hukum FH UIR telah terakreditasi dan diakui secara nasional.
- Terakreditasi Unggul oleh BAN-PT
- Tersertifikasi ISO 9001:2015
- Anggota Asosiasi Perguruan Tinggi Hukum Indonesia
- Kurikulum berbasis OBE (Outcome-Based Education)
- Berstandar KKNI Level 6
Struktur Program
Bidang kekhususan ini ditempuh pada semester VII dengan total SKS sebagai berikut:
- MK Wajib Kekhususan: 4 MK × 2 SKS = 8 SKS
- MK Pilihan Bebas: pilih 2 MK × 2 SKS = 4 SKS
- Total SKS Kekhususan: 12 SKS
- MK Pendukung HAN (Sem. III–V): 13 SKS
- Total SKS Kelulusan: 144 SKS
Keunggulan Bidang
Mengapa memilih Bidang Kajian Utama Hukum Administrasi Negara di FH UIR?
- Diajarkan oleh dosen berpengalaman di bidang hukum pemerintahan
- Kajian komprehensif dari perizinan, keuangan negara, hingga ASN
- Relevan dengan kebutuhan birokrasi dan reformasi pemerintahan
- Integrasi nilai-nilai Islam dalam pendekatan hukum administrasi
- Jaringan alumni luas di instansi pemerintah pusat dan daerah
Siap Bergabung?
Daftar sekarang dan jadilah bagian dari Bidang Kajian Utama Hukum Administrasi Negara FH UIR
Daftar Mahasiswa BaruJelajahi Lebih Lanjut
Temukan informasi lengkap mengenai visi misi, struktur, tenaga pendidik, dan lebih banyak lagi di Fakultas Hukum UIR.
Visi & Misi
Tujuan, arah strategis, dan cita-cita besar Fakultas Hukum UIR dalam memajukan pendidikan hukum.
Struktur Organisasi
Hierarki dan susunan organisasi resmi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
Dosen & Tendik
Profil lengkap tenaga pengajar dan tenaga kependidikan berpengalaman di FH UIR.
Akreditasi
Informasi lengkap sertifikat akreditasi BAN-PT Unggul dan ISO 9001:2015 Fakultas Hukum UIR.
Program Pendidikan
Informasi lengkap jenjang pendidikan S1 dan program pascasarjana di Fakultas Hukum UIR.
Sasaran & Strategi
Rencana strategis dan target capaian Fakultas Hukum UIR untuk masa depan yang lebih baik.